Halaman Data

**SELAMAT DATANG DI BLOGER HPP-SHaf (HIMPUNAN PELAJAR PERANTAUAN SYIAH HAMZAH FANSURI)** Dilarang Mengomentari Yang Menyingung Perasaan Orang Lain, Kecuali Menasihati dengan Kata-Kata Yang Bijak

Selasa, 31 Mei 2011

DPRK Subulussalam Bahas 31 Raqan Subulussalam

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dalam tahun 2011 akan membahas 31 Rancangan Qanun (Raqan).  Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Subulussalam, Ir HM Sugito, usai melakukan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala untuk penyempurnan Raqan-Raqan dimaksud, kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (31/5), mengatakan, tujuh di antara 31 Raqan itumerupakan inisiatif DPRK. Antara lain, Qanun MPU Kota Subulussalam, Qanun PDAM Tirta Salam, Qanun Perusahaan Daerah Pembangunan Subulussalam, dan Qanun Kode Etik DPRK Subulussalam.

Sementara 24 Rancangan Qanun lainnya merupakan inisiatif Pemko Subulussalam. Antara lain, Qanun tentang Perencanaan dasn Tata Ruang Daerah, Qanun tentang Pajak dan Retibusi Daerah, Qanun tentang Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup, serta Qanun tentang Pemekaran Kampung di Kecamatan Simpang Kiri, dan Kecamatan Penanggalan.

Ketua Banleg HM Sugito mengatakan, 31 Raqan tersebut akan dibahas dalam dua tahap. Tahap pertama, sejak Juli sampai Agustus 2011 akan dibahas 15 Raqan. Tahap kedua akan dibahas 16 Raqan sisanya pada bulan September sampai Desember 2011. “Kita harapkan Qanun-Qanun ini nantinya dapat mendorong tertibnya tata kelola pembangunan, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sugito.(usb)

Subulussalam Fokus Bangun Jalan Subulussalam

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam kini fokus terhadap pembangunan infrastruktur jalan terutama ke sentra-sentra pertanian guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Meski demikian, Pemko tidak mengenyampingkan pembangunan pada bidang-bidang yang lain.  Hal itu disampaikan Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti dalam jumpa pers yang digelar Selasa (31/5) di Op-Room kantor wali kota setempat, untuk membantah penilaian sejumlah kalangan bahwa pemerintahannya jalan di tempat.

“Tahun ini, Pemko Subulussalam akan membangun jalan dua jalur dari tugu persimpangan arah Runding hingga ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Kemudian jalan Rundeng Oboh menuju Makam Syekh Hamzah Fansuri, jalan Panglima Saman ke Sibungke sepanjang 1,1 kilometer juga akan segera direalisasikan,” kata Merah Sakti.  Selain itu, tambah Wali Kota, jalan Desa Suka Makmur Bakal Buah sampai ke km 10 berbiaya sekira Rp10 miliar juga sudah diprogramkan. Juga jalan Tangga Besi hingga ke Kuta Cepu. Lalu, jalan Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat hingga Bunga Tanjung  akan ditambah sepanjang  4 kilometer aspal degan hotmix dan 7,8 km pengerasan. Sementara di Kecamatan Longkib, ditambah dua kilometer pengaspalan dan 4,5 kilometer pengerasan.

Belum dibangunnya perkantoran, Sakti beralasan karena pihaknya tidak ingin menggunakan dana APBK. “Mungkin ada yang bertanya kenapa fokus pada jalan, sebab ini salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemko bisa saja membangun kantor megah, tapi bagaimana kalau rakyat masih miskin, kan lebih baik kantor yang sederhana asal masih bisa memberikan pelayanan yang baik,” jelas Walkot Merah Sakti.

Wali Kota Subulussalam Merah Sakti membantah tegas penilaian bahwa pemerintahannya jalan di tempat. Sakti juga menegaskan bahwa dirinya keluar daerah bukan untuk berleha-leha tetapi dalam rangka melobi sejumlah proyek pembangunan bagi daerah setempat.  Ia mengakui ada anggaran yang merupakan jatah dan ada yang harus diperjuangkan. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) meskipun merupakan jatah, juga diakui harus diupayakan peningkatan anggaran seperti DAU dan DAK 2010 meningkat pada 2011.Namun Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) harus diperjuangkan maksimal ke pemerintah pusat.(kh)

PNS Pertanyakan Kenaikan Tunjangan Beras Subulussalam

SUBULUSSALAM - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Subulussalam mempertanyakan kenaikan tunjangan beras yang belum dibayarkan rapelnya. Padahal, di daerah lain, rapel kenaikan tunjangan beras bagi para PNS dikabarkan telah cair. “Para guru PNS juga banyak yang datang kepada saya menanyakan kenapa tunjangan beras mereka belum juga naik,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Subulussalam, Musjoko Isneini Lembeng kepada Serambi, Senin (30/5) kemarin.

Selama ini tunjangan beras PNS baik sturuktural maupun fungsional sebesar Rp 3.448 perkilo per jiwa. Sesuai Surat Edaran (SE) Perdirjen Perbendaharaan No. 57/pb/2009 dan No. 67/pb/2010, tunjangan beras tersebut mengalami kenaikan. Namun menurut Musjoko, tunjangan beras PNS Pemko Subulussalam hingga kini belum naik sehingga banyak yang menanyakan khususnya para guru di sana.

Segera Dirapel
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPPKKD) Kota Subulussalam, Salbunis membenarkan belum dibayarkannya rapelan tunjangan beras PNS di Subulussalam. Keterlambatan tersebut menurut Salbunis karena pihaknya terlambat mendapatkan informasi seputar kenaikan tunjangan beras PNS. Namun setelah mengikuti rekonsiliasi gaji di Medan, pihaknya telah mendapat penjelasan dan akan segera membayarkan rapelan kenaikan tunjangan beras PNS. Dalam hal ini, Salbunis mengatakan rapelan kenaikan tunjangan beras PNS akan naik secara otomatis dalam daftar khusus di luar gaji.

Ketika ditanyai berapa besaran kenaikan, Salbunis mengatakan khusus Kota Subulussalam tunjangan beras PNS dari Rp 3.400-an  menjadi Rp 6.500. Nilai tersebut menurut Salbunis disesuaikan dengan standar harga dasar besar di daerah. Kenaikan tunjangan beras terhitung Januari 2010. Selain tunjangan beras, Salbunis juga mengakui pihaknya masih belum membayar rapel kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen bulan Januari-April 2011. Hal itu lantaran belum keluarnya dasar pembayaran berupa SK inpassing dari wali kota.

Namun, banyaknya desakan para PNS terkait kenaikan gaji sebesar 10 persen, DPPKKD akhirnya membayarkan khusus untuk bulan Mei, sedangkan empat bulan sebelumnya akan dirapel setelah SK inpassing keluar. “Karena kita membayarkan itukan ada dasar, karena SK inpassing belum keluar makanya belum dibayarkan, tapi khusus untuk bulan Mei kemarin kita minta izin agar bisa dimasukkan langsung,” terang Salbunis.

Sementara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan II yang juga belum cair hingga sekarang menurut Salbunis terbentur masalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Semula, pencairan dana BOS tanpa KPA dan hal tersebut menyalahi aturan teknis sehingga mulai triwulan II, pencairan dana BOS harus melalui KPA dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Pendidikan. Sejauh ini, Salbunis mengatakan telah mendapat informasi kalau KPA BOS telah dibentuk dan SK-nya telah ditandatangani oleh wali kota sehingga dalam waktu dekat akan segera dicairkan.”Saya dapat informasi SK KPA sudah diteken pak wali, jadi dalam waktu dekat ini sudah bisa diproses karena dananya memang sudah ada,” pungkas Salbunis. (kh)

Pengurus BKPRMI Subulussalam Dilantik Subulussalam

SUBULUSSALAM - Persiapan mental para pemuda islam melalui pengkaderan remaja masjid merupakan salah satu upaya strategis untuk mencegah masuknya aliran sesat yang belakangan ini marak terjadi. Hal itu disampaikan, Ketua terpilih, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Subulussalam, H Marwan Z SAg dalam sambutannya usai dilantik oleh Ketua DPW BKPRMI Aceh, Minggu (29/5) lalu di Subulussalam.

Menurut Marwan, belakangan ini Indonesia dan termasuk Aceh diributkan oleh isu sejumlah aliran sesat sehingga mengusik umat muslim. Karena itu, Marwan mengatakan perlunya persiapan pemuda Islam guna menangkal masuknya aliran sesat tersebut. dalam hal ini, lanjut Marwan, para pemuda harus disiapkan mental sehingga mampu menghadapinya. Dalam hal ini. BKPRMI Subulussalam siap menghadapi tantangan itu melalui pengkaderan  dari masjid ke masjid.

Sekdako Subulussalam, Damhuri mewakili Walikota dalam arahannya minta BKPRMI membina, arahkan dan dekatkan remaja ke masjid sehingga aktivitas sebuah masjid dapat diwarnai para remaja. Damhuri pun menduga kalau remaja-remaja di daerah ini hilang kendali bahkan tidak terorganisir sehingga BKPRMI ditantang untuk menyelesaikan persoalan itu.

Dia juga minta BKPRMI melakukan konsolidasi ke kecamatan dan desa dan menyusun program kerja yang rasional. BKPRMI yang berhasil membawa nama baik Kota Subulussalam melalui Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) tingkat provinsi di Banda Aceh beberapa bulan lalu dengan meraih juara umum ketiga menampilkan Supriono, Tanriadi dan Shabarianti, yang disebut menjadi calon duta Kota Subulussalam mengikuit Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) tingkat nasional di Jakarta 2011.(kh)